SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat
strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra
(Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran
perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra
laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju
ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada
abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan
daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa
kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme
politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya
di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat
dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan
kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis
produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang
lewat di daerah mereka.
Sejarah Perekonomian Indonesia
dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia akan
sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya
ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis,
Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis,
perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu
Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk
menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda
selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal
ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan
tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk
menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
Untuk mempermudah aksinya di
Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan
keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak
berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795, VOC
dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda.
Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh
:
a. Peperangan yang
terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun
1836 atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi
yang diminta di pasar dunia. Sistem tersebut sangat menguntungkan Belanda namun
semakin menyiksa pribumi. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat
diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke
gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam
pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu
kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat
imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan
yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka
(Liberal) terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang
menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan
mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah
peraturan-peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang
penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya, sistem ini
bukannya meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah penderitaan,
terutama bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.
Inggris berusaha merubah pola
pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan
menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent,
maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris
atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah
jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Pemerintah militer Jepang
menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju
Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-besaran dalam
struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer
dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas
utama.
2. Masa Orde Lama
a)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada
masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah
RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis
ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :
- Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan
persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)
mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40
tahun.
- Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC)
berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang
mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan
laut Belanda.
- Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai
peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang,
serta status dan administrasi perkebunan asing.
- Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran
memperbanyak kebun bibit dan padi ungul, mencegah penyembelihan
hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di
Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
- Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional,
mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan
ekonomi pada awal kemerdekaan.
- Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
- Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
- Sistem Ekonomi Ali-Baba
b)
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan
sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing
dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan
untuk mengatasinya antara lain:
- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan
wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi
nasional
- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
c)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit Presiden
5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah).
Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Akibatnya adalah :
- Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank
diatas 25.000 dibekukan
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin
- Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
3. Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas
ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorintasi
pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam
sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya diarahkan
pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan :
kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan
kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran
pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum
pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang
disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun 1984
Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB.
Namun dampak negatifnya adalah
kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok
dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri.
Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi,
kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa
diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga meskipun berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional
sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari
ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan
menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
4. Masa Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai saat
kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang
cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang
ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara
mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden
Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa
orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan
masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya
nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa Kepemimpinan Megawati
Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk
dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta
penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di
dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan
asing.
Masa kepemimpinan Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama
Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan
dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT
bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah
sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa
hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah
Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan
dalam negeri.
Sistem Perekonomian Indonesia
Saat Ini :
Sebagian orang berpendapat
bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut
sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam bentuk
kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh
rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada
larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak
mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada
sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi
besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi
pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak
lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia
diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi
swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola
salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula
globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola
salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk
sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara
bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung
para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang
saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis.
Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah
tidak mengakuinya secara terbuka.
Masuknya Sistem tersebut
dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :
a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
d. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
a. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
d. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak positif yang di
timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat
dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan
dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti
pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.
Namun meskipun demikian, bagi
saya pribadi perekonomian Indonesia bisa dikatakan cukup memperlihakan
peningkatan yang bisa dibanggakan. Terlihat pada saat terjadi krisis global,
dimana banyak negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah demikian di
Indonesia. Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih
dapat bertahan, sudah seharusnyalah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia
sadar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dengan
memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan pekerjaan,
dan lebih memperhatian rakyat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan bangsa ini untuk
mewujudkan tujuan tersebut.
Daftar Pustaka
http://elearning.upnjatim.ac.id/courses/PENGANTARILMUEKONOMIPIE/work/5247df3cc7807sejarah_perekonomian_bangsa_indonesia.doc
Komentar
Posting Komentar